Pemerintah Indonesia sudah menetapkan beberapa daerah sebagai daerah percontohan pelaksanaan skema ekonomi REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Land Degradation/mengurangi emisi karbondioksida dari penggundulan hutan dan kerusakan lahan). Program ini akan menempatkan  Indonesia sebagai negara yang akan mendapat dana miliaran dolar dari berbagai negara maju untuk tetap menjaga hutannya asri sehingga dapat membantu menyerap emisi karbondioksida yang ada di Bumi akibat berbagai aktivitas industri, transportasi, dan ekonomi secara umum.

Di saat program ini berjalan luas lahan kelapa sawit serta kawasan pertambangan masih terus bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan di beberapa tempat banyak pemerintah daerah yang  ingin menjadikan wilayahnya sebagai koridor energi pertambangan dan perkebunan. Hal itu bertentangan dengan konsep REDD yang ingin diterapkan di Indonesia.

Lalu apakah Indonesia salah apabila terus menggunakan lahan produktifnya untuk keperluan tambang, energi dan perkebunan?

Peneliti Inggris Larry Lohmann dari lembaga The Corner House  pakar politik energi mengatakan, pendekatan REDD+ dan pengembangan kelapa sawit di saat bersamaan memang tidak akan mungkin dilakukan. Bahkan, negara-negara yang tergiur dengan proyek REDD+ ini, seperti Indonesia, malah kemungkinan besar akan mengalami kerugian.

Proyek REDD berdasar pada kegelisahan negara-negara maju soal perubahan iklim. Pembatasan emisi karbondioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim akan membatasi aktivitas ekonomi negara-negara maju tersebut. REDD menjadi dalih agar negara-negara maju tersebut tetap bisa mengeksplorasi bahan bakar fosilnya, sambil di saat bersamaan mengeluarkan biaya pada negara-negara berkembang untuk terus menjaga hutan.

Dengan mengeluarkan uang untuk REDD ke beberapa negara, salah satunya Indonesia, negara-negara maju tetap menggantungkan ekonominya pada aktivitas padat karbon seperti minyak dan perkapalan tersebut. Akhirnya program REDD ini hanya untuk melindungi penggunaan bahan bakar fosil di negara-negara maju, melindungi struktur industri energi yang makin besar. Dengan menyuruh negara-negara berkembang tetap menjaga hutannya.

Artinya imperalisme dan neokolonialisme gaya baru, halus tak terasa dengan kedok keuntungan negara berkembang dan kelestarian lngkungan.

Semoga bangsa ini cepat tersadar…..