Profesor Sajogyo adalah sedikit dari ilmuwan Indonesia yang intens menggumuli petani, desa, dalam seluruh karier intelektualnya. Bahkan sampai sekarang, meskipun telah purna bakti dari IPB 1990, disusul dengan wafatnya istri tercinta — Prof Pudjiwati Sajogyo– ia tetap aktif meneliti, berbagi ilmu, membimbing dosen-dosen muda, dan memimpin Sajogyo Institute.

Merampungkan thesis doktoral tahun 1957 dengan mengambil obyek kehidupan transmigran di Way Sekampung, Lampung, sejak itu petani dan pedesaan tak pernah lepas dari minat dan perhatiannya. Diantara para sosiolog dan pakar ekonomi generasi sepuh yang telah tiada, seperti Hendra Esmara (Universitas Andalas-Padang), DH Penny – Masri Singarimbun – Loekman Soetrisno – Mubyarto (Universitas Gajah Mada), Nurimansjah Hasibuan (Universitas Sriwijaya Palembang), Sritua Arief (Universitas Satyawacana Salatiga), dan Sarbini Sumawinata (Universitas Indonesia), tinggal ia sendirilah yang kini tersisa dan mewakili barisan “ideologi sosial-ekonomi kerakyatan”.

Dan seperti para koleganya itu, Sajogyo lebih memilih “jalan sunyi”, berkutat dan menceburkan diri dalam pergulatan tak kenal lelah dalam mengenali, memahami, mendefinisi, dan memberi tekanan pemecahan spesifik setiap persoalan. Tak terhitung berapa banyak kertas kerja, hasil riset, rekomendasi, buku-buku lahir dari buah pikirannya. Namun ilmuwan yang dijuluki almarhum Prof Loekman Soetrisno sebagai “suhu perguruan ilmu sosiologi pedesaan” ini tak pernah henti mengumandangkan himbauan–betapapun lirih dan nyaris tak terdengar–tentang pentingnya para ilmuwan sosial dan ekonomi untuk mencermati karakter dan sosiologi desa serta pertanian kita.

Ia terkesan menjauhi polemik. Berbicara dan menulis runtut, kaya detail, terpesona pluralitas, skeptis terhadap generalisasi kebijakan. Seakan hendak berbagi peran dan “menolak” pendekatan makro dalam mainstream kebijakan pembangunan selama rezim Orde Baru, Sajogyo (dan juga Mubyarto) mengarahkan UGM dan IPB sebagai “mata hati” dari suara-suara terpinggirkan dalam slogan besar pertumbuhan dan industrialisasi yang demikian bergemuruh dan menguasai wacana pembangunan nasional.

Dari penemuannya yang terpenting dan menjadi tonggak awal pengukuran kemiskinan–yaitu Nilai Setara Beras (NSB)– tahun 70-an, memperlihatkan posisi dan kekuatan Sajogyo dalam memaknai karakteristik kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar (basic need) rakyat.Ia tak setuju dengan pendekatan pendapatan per kapita sebagai dasar pengukuran garis kemiskinan karena realitas ekonomi yang nyata-nyata diwarnai dualisme, ketimpangan dan distorsi.

Lebih jauh ia mengenalkan konsep Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang kemudian menjadi landasan program nasional Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Bersama istrinya (Prof Pudjiwati Sajogyo), ia merintis pusat studi wanita sekaligus memfokuskan upaya-upaya untuk memberdayakannya. Satuan rumah tangga pertanian bukan semata diukur sebagai unit ekonomi tetapi juga unit sosial dimana perubahan dimulai.

Sajogyo tak terkesima pada kuantifikasi yang acapkali dipakai sebagai acuan keberhasilan proyek atau program.Baginya, kata kunci peningkatan kesejahteraan desa dan pertanian adalah perubahan. Oto-aktivitas, aktivitas otonom itulah yang seharusnya dipupuk dan direngkuh. Dalam karyanya yang monumental dan menjadi salah satu referensi klasik Badan Pangan Dunia (FAO): Modernization without Development in Rural Java (1973), Sajogyo menukik ke kedalaman dan tali-temali hubungan ekonomi-politik-sosial-budaya melintasi pendekatan disiplin ilmu yang terkotak-kotak dalam mengurai persoalan golongan lemah.

Seperti antropolog cum-sosiolog peraih Nobel 1974, Gunnar Myrdal (Asian Drama: An Inquiry into the Poverty Nation), ia tak percaya pendekatan sektoral dapat mengatasi kemiskinan struktural. Ia meyakini, hanya perubahan evolusioner dan pendampingan terus-menerus (konsientisasi dan bukan charity) yang dapat mengangkat derajat dan martabat kaum papa.

Kritik-kritiknya tentang nasionalisasi KUD/BUUD, Bimas, LKMD dan pelbagai program nasional yang hanya menjadikan petani dan desa sebagai obyek, mencerminkan kegusaran dan kegundahan intelektualnya, sekaligus pembelaan gigihnya atas corak khas keanekaragaman desa dan pertanian Indonesia.

Ia tak masygul kendati semua “perlawanannya” kandas oleh arus besar kebijakan yang pro-pasar, mendewakan pertumbuhan, dan mimpi besar menuju negara industri.Ia juga telah lama mengingatkan bahaya pengulangan penetrasi industrialisasi dan monetisasi pada era kolonial (upah, pajak dan onderneming), tatkala pertanian dan masyarakat desa “belum siap dan belum disiapkan” menyongsong gelombang baru desakan modal besar.

Kini, semua agaknya sudah terlambat. Pasang laut “modal dan kepentingan asing” masuk ke “sungai-sungai” di seluruh pelosok negeri, melabrak habis daya-tahan lokal. Dalam endapan lumpur kemiskinan dan ketidakberdayaan, tentu saja masih tersembul harapan. Hanya dengan satu syarat: kukuh berpihak pada kemampuan dan kewarasan lokal.

Pada titik inilah Sajogyo berbeda dengan sejawatnya yang lebih memilih “bertempur” di lapangan praktis, masuk ke departemen-departemen teknis, beradu argumen di mimbar-mimbar dan media. Ia tetap tekun dan terpekur di medan penelitian, terus mengasah kepekaan, dan membekali murid-muridnya agar tak terbawa arus.

Ia seperti denting piano yang sayup. Mudah dilupakan dan diabaikan. Akan tetapi harus diakui, erudisi intelektualnya tetap kokoh sampai sekarang dalam bangunan pikiran dan warisan tulisan-tulisannya. Salah satunya adalah uraiannya yang mencerahkan saat memberi pengantar buku Clifford Geertz: Agricultural Involution.

Warisan berharga Sajogyo dengan demikian adalah konsistensi, integritas, keberpihakan, keterlibatan tanpa reserve pada golongan lemah. Ia juga kukuh mentranformasikan grand theory ke peta bumi dan aksi nyata intelektual. Ia memang tidak mencorong, terlewatkan dan sering dilupakan. Namun bangunan dan integritas yang ia lesakkan dalam-dalam pada tatanan keilmuan dan kehidupan, telah mengilhami ratusan bahkan mungkin ribuan anak-anak didiknya untuk tetap “lurus” pada asketisme khas intelektual.***

________________
Catatan: Tulisan ini merupakan pengayaaan dari artikel Suwidi Tono yang pernah dimuat di Jurnal NAGARA—mediasi publik dan republik— terbitan Blora Institute, Oktober 2005 dan Harian Jurnal Nasional, Jakarta, 16 Februari 2007. Tulisan ini juga dapat dibaca di website Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PS3P) IPB.